Cak Imin Nilai Orientasi Perekonomian Presiden Prabowo sudah tepat

JAKARTA. DMKtv,- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai orientasi perekonomian Presiden Prabowo Subianto sudah tepat.

Kendati demikian, Cak Imin memandang terdapat tantangan besar dari orientasi perekonomian yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan,” ujar Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, dia mengatakan PKB mengadakan diskusi publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” yang menghadirkan Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy hingga Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar.

Ia mengharapkan hasil diskusi tersebut dapat menjadi rujukan untuk pemangku kepentingan terkait sekaligus agar banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional.

“Saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza memandang diskusi publik tersebut sebagai upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.

“Diskusi ini juga merupakan bagian dari Harlah Ke-28 PKB yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset (pola pikir) yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Ketua Panitia Harlah Ke-28 PKB tersebut.

Sedangkan, Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana juga menegaskan tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.

“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” ujar Rusdi.

Puncak Harlah Ke-28 PKB akan digelar di Jakarta pada 23 Juli 2026. PKB turut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara tersebut.

*(Rio Feisal/ANTARA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini