JAKARTA. DMKtv,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Selama periode tersebut, sejumlah pos anggaran negara mencatat nilai yang sangat besar, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, hingga pertahanan.
Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terus berkembang. APBN 2027 yang disahkan DPR pada 29 September 2026 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan skala belanja pemerintah yang semakin luas. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada nominalnya.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran digunakan, siapa yang menerima manfaatnya, serta sejauh mana program pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah pos anggaran pada era Prabowo-Gibran pun menjadi sorotan karena nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Berikut gambaran perkembangan anggaran pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pertahanan berdasarkan data yang disampaikan.
1. Anggaran Pendidikan 2027
Salah satu pos anggaran terbesar yang menjadi perhatian adalah sektor pendidikan. Dalam APBN 2025, anggaran fungsi pendidikan ditetapkan sebesar Rp724,26 triliun berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.
Nilainya kemudian meningkat menjadi Rp769,09 triliun pada APBN 2026. Selanjutnya, anggaran pendidikan untuk APBN 2027 disebut mencapai Rp824 triliun, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026.
Angka tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan peningkatan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berarti seluruh dana digunakan secara langsung untuk sekolah, guru, maupun kebutuhan belajar siswa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masuknya pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran pendidikan.
Pada 2025, program MBG mendapatkan pagu Rp71 triliun. Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggarannya tercatat mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu tersebut.
Pada 2026, pembiayaan MBG dilanjutkan melalui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), dengan alokasi yang disebut mencapai Rp218,77 triliun setelah penajaman belanja.
Penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG sempat memunculkan perdebatan mengenai batas antara program pemenuhan gizi dan pembiayaan pendidikan.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, sebagaimana dirujuk dalam bahan informasi, menegaskan perlunya pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat 2028, dengan kemungkinan dimulai lebih awal pada 2027.
Artinya, pembahasan mengenai anggaran pendidikan bukan hanya soal seberapa besar nominal yang disiapkan pemerintah.
Transparansi pembagian dana dan kejelasan penggunaannya juga menjadi faktor penting agar kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik tetap mendapat perhatian yang memadai.
2. Anggaran Perlindungan Sosial
Sektor perlindungan sosial atau perlinsos juga mengalami peningkatan alokasi anggaran. Dalam APBN 2025, anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp503,2 triliun.
Jumlah tersebut naik menjadi Rp508,2 triliun pada APBN 2026. Selanjutnya, anggaran perlinsos dalam APBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun.
Alokasi ini mencakup berbagai program yang ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), serta berbagai subsidi, termasuk subsidi energi.
Kenaikan anggaran perlindungan sosial menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan program bantuan dan dukungan sosial.
Meski demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran penerima, kualitas pendataan, dan pengawasan penyaluran.
Pemerintah juga perlu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dengan begitu, kenaikan anggaran tidak sekadar terlihat besar di atas kertas, tetapi dapat dirasakan melalui peningkatan akses pangan, pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
3. Anggaran Kesehatan
Sektor kesehatan juga mendapat alokasi anggaran dalam jumlah besar selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada APBN 2025, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp218,48 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan 2024 yang tercatat sebesar Rp187,53 triliun.
Pada 2026, anggaran kesehatan dalam perkembangannya disebut mencapai Rp247,3 triliun. Angka ini menjadi salah satu alokasi tertinggi di luar periode pandemi COVID-19.
Sementara itu, dalam APBN 2027, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244,87 triliun atau sekitar 6 persen dari total belanja negara.
Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan.
Beberapa fokusnya meliputi penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan layanan kesehatan primer, serta pengembangan kapasitas rumah sakit.
Besarnya anggaran kesehatan menjadi penting karena kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengobatan ketika sakit.
Layanan pencegahan, pemeriksaan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas yang memadai, serta akses layanan di wilayah terpencil juga memerlukan dukungan pembiayaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan anggaran kesehatan tidak cukup dilihat dari nominalnya. Masyarakat juga perlu merasakan manfaat berupa pelayanan yang lebih mudah dijangkau, kualitas perawatan yang meningkat, dan perlindungan kesehatan yang lebih baik.
Sebagai catatan historis, realisasi anggaran kesehatan pada 2021 dilaporkan mencapai Rp312,4 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi Rp247,3 triliun pada 2026, sehingga klaim rekor tertinggi sepanjang sejarah perlu memperhitungkan anggaran pada masa pandemi COVID-19.
4. Anggaran Pertahanan
Pertahanan menjadi sektor lain yang mendapat perhatian besar selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Latar belakang Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan turut membuat kebijakan pertahanan menjadi salah satu isu yang banyak disorot publik.
Berdasarkan data yang disampaikan, pagu awal Kementerian Pertahanan dalam APBN 2025 sebesar Rp166,3 triliun.
Angka tersebut kemudian disebut meningkat hingga Rp364,1 triliun untuk mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesejahteraan prajurit, penguatan industri pertahanan nasional, serta penataan organisasi.
Namun, angka Rp364,1 triliun tersebut perlu dibaca secara hati-hati dengan memperhatikan cakupan anggarannya, apakah khusus Kementerian Pertahanan, termasuk TNI, atau merupakan perubahan pagu dalam periode berjalan.
Dalam APBN 2026, alokasi DIPA awal untuk Kementerian Pertahanan dan TNI disebut sebesar Rp187,1 triliun.
Sementara itu, anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2027 tercatat sebesar Rp189 triliun, meningkat dibandingkan pagu indikatif RAPBN 2027 sebesar Rp139 triliun.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan pagu awal, pagu setelah perubahan, serta cakupan lembaga yang dihitung.
Tanpa penjelasan yang seragam, perbandingan antarperiode berisiko menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat.
Di luar persoalan nominal, tantangan utama anggaran pertahanan adalah memastikan belanja negara benar-benar memperkuat kemampuan pertahanan nasional.
Modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan prajurit, dan pengembangan industri pertahanan perlu berjalan seiring dengan pengawasan pengadaan serta penggunaan anggaran yang akuntabel.
APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun
Jika melihat perkembangan APBN, anggaran negara pada era Prabowo-Gibran terus bergerak dalam skala besar.
Pada APBN 2025, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.490,9 triliun berdasarkan angka dalam bahan informasi.
Defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB, lebih tinggi daripada target awal Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.
Untuk APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan proyeksi terbaru mencapai Rp3.208,1 triliun. Belanja negara yang semula ditargetkan Rp3.842,7 triliun diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun.
Defisit APBN 2026 yang awalnya ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB juga diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Sementara itu, APBN 2027 menetapkan pendapatan Rp3.435,10 triliun, belanja Rp4.106,26 triliun, dan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Besarnya belanja pemerintah membuka ruang untuk memperluas layanan publik dan menjalankan program prioritas.
Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas belanja, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan defisit tetap terkendali.
*(Derry Sutardi/DISWAY.ID)
