JAKARTA. DMKtv,- Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menduga ada kelompok atau kekuatan senyap yang terobsesi untuk mendaur ulang prahara Agustus 2025 yang ditandai dengan kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara.
Menurut dia, pilihan aksi pada 27 Agustus 2026 itu terasa sangat provokatif. Dia menilai kelompok itu ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo Subianto.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa,” kata Haris dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam upaya itu, dia menduga ada penggunaan teknik information laundering, yaitu pencucian dan daur ulang disinformasi yang dipakai untuk menebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa pada 27 Agustus 2026.
Dia menjelaskan teknik information laundering adalah proses ketika disinformasi atau berita palsu yang diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial dicuci sehingga tampak kredibel.
“Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.
Sebetulnya, dia menilai rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor, masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo.
Prabowo, kata dia, bahkan telah bertindak sangat mendasar melampaui tuntutan gerakan massa, mencegah kebocoran kekayaan negara hingga menyita asset korupsi oligarki tambang, hutan, dan lahan.
“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” ucap Haris.
Selain itu, dia menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada14 Agustus 2026 di hadapan wakil rakyat telah memaparkan data pencapaian program selama dua tahun memerintah. Namun, dia juga tidak memungkiri fakta bahwa masih banyak masalah rakyat yang belum teratasi.
“Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan,” katanya.
*(Bagus Ahmad Rizaldi/ANTARA)
