JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, mendukung penuh operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama para menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri,” kata Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli, dukungan lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar koperasi dapat berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi offtaker berbagai program strategis.
Ia menjelaskan koperasi akan menyalurkan berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai program masing-masing kementerian dan lembaga.
Sebagai contoh, bantuan sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial, pupuk oleh badan usaha milik negara (BUMN), bantuan alat dan mesin pertanian oleh Kementerian Pertanian, serta LPG tabung 3 kilogram oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Oleh karena itu ditegaskan kembali harus didukung penuh,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan operasional koperasi agar dapat berjalan optimal. Sekitar 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026.
Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 35.862 unit pada akhir 2026.
Zulkifli mengatakan koperasi akan dibenahi selama dua tahun sebelum diserahkan kepada pemerintah desa karena merupakan milik desa.
“Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan. Setelah dua tahun diserahkan kepada desa karena itu koperasi milik desa,” katanya.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
*(Fathur Rochman/ANTARA)
