JAKARTA. DMKtv,- Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.
Hal itu disampaikan Suahasil merespons usulan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebelumnya agar gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil usai acara pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, pembayaran gaji secara langsung merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Pemerintah selama ini telah menerapkan mekanisme transfer langsung untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri. Mekanisme serupa juga diterapkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan data penerima dan nomor rekening sudah terverifikasi agar pembayaran dapat disalurkan secara tepat.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Selain gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.
Mekanisme tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P) atau pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.
Suahasil menilai upaya itu juga sejalan dengan rencana program Satu Orang Satu Rekening yang akan dijalankan pemerintah.
Melalui program itu, warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1–4 direncanakan dibukakan rekening dengan saldo awal Rp50.000.
“Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya,” tutupnya.
*(Bayu Saputra/ANTARA)
