JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik transfer pricing, under-invoicing, dan penyelundupan yang mengakibatkan kebocoran ekonomi, termasuk salah satu contohnya kelangkaan minyak goreng di Indonesia sebagai kondisi yang tidak masuk akal.
“Praktik-praktik under-invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden, praktik-praktik tersebut telah mengakibatkan kekayaan nasional mengalir keluar negeri dalam jumlah yang sangat besar sehingga merugikan kepentingan bangsa.
Prabowo mencontohkan kondisi yang menggambarkan adanya persoalan serius dalam tata kelola ekonomi nasional, salah satunya adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar.
“Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, kebocoran ekonomi dalam berbagai bentuk tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena akan mengurangi kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyat.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” ujar Prabowo.
Kepala Negara mengatakan persoalan kebocoran ekonomi nasional bukan berasal dari asumsi pemerintah, melainkan didukung oleh data berbagai lembaga internasional.
Presiden menegaskan pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, bukan menghindarinya.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun digelar sebagai forum evaluasi pelaksanaan program Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2026.
*(Aditya Ramadhan/ANTARA)
